JAKARTA — Upaya pemerintah dalam mengakselerasi transformasi pengelolaan pendapatan daerah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Jasa Raharja turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4).
Forum bertema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan pajak guna meningkatkan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Menurutnya, langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem kerja, serta inovasi berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua pihak harus mengawal agar pendapatan daerah bisa lebih maksimal melalui berbagai upaya strategis tersebut,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin bersama Direktur Operasional Ariyandi hadir sebagai narasumber. Keduanya memaparkan peran perusahaan dalam mendukung ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Awaluddin menjelaskan, pihaknya berperan sebagai enabler dalam mendorong kepatuhan masyarakat melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi.
“Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan early warning system agar intervensi dapat dilakukan lebih dini,” jelasnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
